Hampir Dua Kali Lipat, Pemerintah & BI Suntik Likuiditas Rp397,9 Triliun ke Perbankan Awal 2026

Sastravani, JAKARTA — Menyusul pengumuman Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang penempatan dana pemerintah di sistem perbankan senilai Rp200 triliun menjelang akhir tahun 2025, Bank Indonesia (BI) merincikan bahwa mereka sudah melakukan penyuntikan modal hingga dua kali lebih besar yaitu mencapai Rp397,9 triliun. Suntikan likuiditas yang cukup besar ini direncanakan mulai dirasakan dampaknya dalam sistem ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026.

Wakil Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan bahwa tren positif tersebut adalah kelanjutan dari kinerja triwulan IV/2025 yang diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Aida, konsolidasi kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral melalui alat-moneter, pruden makro, serta sistem penyelesaian transaksi bersama dengan bantuan anggaran negara berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan ekonomi itu melibatkan berbagai hal yang lebih dari sekadar domestic demand.  Ini dapat menaikkan pengeluaran keluarga, spending [pembelian] pemerintah, serta investasi," kata Aida dalam konfrensi pers hasil RDP Januari, Rabu (21/1/2026).

Berkat dukungan itu, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama 2025 berada dalam kisaran 4,7% sampai 5,5%. Sedangkan pada tahun 2026, lembaga moneternya menetapkan target pertumbuhan yang lebih besar, yaitu mencakup angka antara 4,9% hingga 5,7%.

Guyuran Insentif KLM

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa lembaganya tetap berkomitmen untuk memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Perry menjelaskan, sampai dengan minggu pertama bulan Januari tahun 2026, jumlah insentif KLM yang sudah diberikan mencapai sebesar Rp397,9 triliun.

Dalam rincian yang diberikan, aliran likuiditas utama berasal dari kategori bank milik negara dengan besaran mencapai Rp182,9 triliun, diikuti oleh perbankan swasta nasional senilai Rp174,7 triliun. Di sisi lain, bank pembangunan daerah mendapatkan dukungan berupa subsidi sejumlah Rp33,1 triliun serta cabang bank asing menerima alokasi sebesar Rp7,2 triliun.

Selain itu, insentif tersebut ditujukan kepada sektor-sektor unggulan dengan potensi pertumbuhan ekonomi besar, seperti pertanian, industri, pengolahan lanjutan, layanan (termasuk ekonomi kreatif), konstruksi, properti, dan usaha mikro, kecil, menengah. Sementara itu, lembaga moneter mengubah struktur LKM agar bank-bank cepat melakukan pemotongan suku bunga pinjamannya mulai tanggal 16 Desember 2026.

BI tetap menjaga keseluruhan besarnya insentif KLM dengan jumlah tertinggi mencapai 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Meskipun begitu, struktur di dalamnya mengalami perubahan yang cukup besar. Bank sentral mengurangi bagian insentif berdasarkan penggunaan kredit ( lending channel ) sebelumnya maksimal 5% kini menjadi 4,5%. Di sisi lain, BI meningkatkan insentif untuk bank yang tanggap terhadap tingkat bunga ( interest rate channel ) dari yang awalnya tertinggi sebesar 0,5% menjadi tertinggi sebesar 1%.

Oleh karena itu, agar perbankan dapat memperoleh aliran likuiditas terbesar dari pihak otoritas, mereka perlu segera mengurangi tingkat bunga pinjaman sesuai dengan pengurangan suku bunga kebijakan atau BI Rate.

"Penyesuaian KLM yang mulai berlaku tanggal 16 Desember 2025 ditujukan untuk mendorong percepatan pengurangan tingkat bunga kredit atau pembiayaan perbankan, dengan meningkatkan besarnya insentif kepada bank yang lebih cepat mengurangi bunga kredit terbaru sesuai dengan penurunan bunga kebijakan Bank Indonesia," kata Perry dalam kesempatan tersebut.